Pasang-Surut Kesetaraan Gender | Kajian Insidental #1

Potret kesetaraan gender tidak selamanya terang benderang, termasuk hari ini, ketika gerakan kesetaraan gender terancam kebangkitan konservatisme di Korea Selatan, sementara gerakan kesetaraan di Republik Chilé menikmati kemajuan di bawah pemerintahan orang muda yang progresif.

Proliferasi paham feminisme dan gagasan kesetaraan gender yang meluas ke seluruh dunia selama 50 tahun terakhir seakan tidak pernah usang dan selalu hangat untuk diulas dan ditelaah dari berbagai sudut pandang. Di samping kemajuan-kemajuan yang dihadirkan melalui gerakan perempuan menentang praktik-praktik diskriminasi gender di ruang publik dan kekerasan seksual, diskusi tentang pelibatan perempuan dalam sektor politik dan pemerintahan—domain yang selama ini dianggap maskulin—juga tidak pernah mencapai konsensus final yang memuaskan semua pihak. Bahkan, melampaui diskusi, pelibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan kini semakin dianggap sebagai masalah krusial yang harus mendapatkan perhatian lebih besar daripada kurun yang sudah-sudah. 

Dua contoh kasus mutakhir yang akan menjadi fokus kali ini terjadi di dua negara, yakni Republik Chilé, di mana gerakan kesetaraan gender mengalami laju progresif dan mengalami manifestasi konkret melalui kabinet baru bercorak progresif; dan Korea Selatan, di mana gerakan kesetaraan gender kini terengah-engah di bawah ancaman pemukulan mundur dan arus balik karena kecenderungan dari presiden terpilih yang berhaluan konservatif.

Kronologi Peristiwa

Percikan Konfrontasi di Negeri Ginseng

Korea Selatan sudah sejak lama mengecap pahitnya politik gender yang pengap, runcing, dan sedikit banyak dapat dikatakan beracun. Kalangan perempuan muda, umumnya beranggapan bahwa karakter seksisme dan kecenderungan sikap misoginis di kalangan laki-laki masih sangat kuat. Konfrontasi pendirian terhadap masalah gender berlangsung sengit, dan diperparah oleh campur tangan politisi yang mengeksploitasi pertentangan akar rumput ini untuk memperoleh dukungan. Alhasil, Korea Selatan kini dapat dikatakan terbelah dalam persepsi terhadap masalah peranan gender. 

Gerakan perempuan di Korea Selatan yang menguat sejak 1990-an, diproyeksikan dapat membawa pengaruh pada transformasi persepsi gender di Korea Selatan. Laju gerakan feminisme, misalnya, mencatat “kemenangan” pertama dalam pengaruh politik dengan terbentuknya Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga (KKGK) Republik Korea pada 2001. Gerakan kesetaraan gender juga mendapatkan angin segar dengan naiknya Park Geun-hye sebagai presiden perempuan pertama Korea Selatan (sekalipun dari partai konservatif!) pada 2013—yang dimakzulkan dan dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada 2017. 

Stagnasi gerakan kesetaraan gender dalam politik mulai terasa saat Moon Jae-in naik ke tampuk kekuasaan menggantikan Park Geun-hye. Moon, yang secara sepihak mengklaim diri seorang feminis, nyatanya tidak memberikan dampak signifikan dalam perubahan struktural yang dapat memperbaiki keadaan. Kendati demikian, militansi gerakan perempuan Korea Selatan tidak surut, dan malah semakin berani dalam mengekspresikan pandangannya. Belakangan, dengan naiknya kampanye #MeToo dari Amerika Serikat sejak 2018, gerakan perempuan mendapat sokongan untuk merapatkan barisan dan menggelar demonstrasi besar menentang praktik-praktik kekerasan seksual yang jamak terjadi di ranah digital maupun ruang publik. 

Gerakan tersebut tidak selamanya disambut hangat, terutama di kalangan laki-laki muda. Dalam tiga tahun terakhir, gerakan feminisme Korea Selatan telah dihadang dengan mengemukanya gerakan antifeminisme yang diinisiasi oleh laki-laki, rata-rata usia 20-an tahun yang menganggap diri sebagai “korban” gerakan feminisme. 

Pengertian “korban”, secara lebih jelas, mengacu pada ketidakadilan yang dialami para pria akibat penerapan kesetaraan gender yang dinilai terlampau eksesif. Contoh-contoh dampak dari kesetaraan yang dinilai kebablasan ini, misalnya, pasar tenaga kerja yang banyak diambil-alih perempuan selagi para laki-laki mengikuti dinas wajib militer; meritokrasi yang dianggap lebih menguntungkan perempuan dibanding laki-laki; serta semakin tipisnya privilese laki-laki dalam rumah tangga, masyarakat, dan negara akibat perubahan skala pendapatan antara laki-laki dan perempuan. 

Alhasil, pendulum kesetaraan yang menguntungkan perempuan cenderung dimaknai sebagai ketidakadilan terhadap laki-laki. Pula, dengan meluasnya kampanye melawan kekerasan seksual, setiap laki-laki digambarkan tak ubahnya calon predator seksual yang setiap waktu dapat mengancam perempuan—gambaran yang jelas membawa rasa cemas dan tidak nyaman bagi kalangan laki-laki, terutama dalam interaksi sehari-hari dengan rekan kerja maupun teman sejawat perempuan di kampus dan sekolah-sekolah menengah. Dengan demikian, permasalahan feminisme tidak dapat dianggap hanya faktor tunggal masalah pembagian peran berdasarkan seksualitas. Di Korea Selatan, “masalah” yang dihadirkan feminisme paralel dengan fragmentasi ekonomi-sosial antara laki-laki dan perempuan. 

Gerakan antifeminisme yang mengemuka di negeri ginseng itu, contohnya, adalah “Man in Solidarity” yang dipimpin oleh Bae In-kyu, yang terbentuk sekitar 2020. Kehadiran gerakan yang cepat mendapat dukungan ini secara bersamaan terangkat dan mulai disuarakan oleh People Power Party, partai konservatif yang sejak 2017 menjadi oposisi Moon Jae-in yang liberal. Ketua PPP, Lee Jun-seok, 36, misalnya, telah menyerukan wacana penghapusan KKGK pada awal 2021 lalu. Seruan Lee yang memperoleh dukungan dari kelompok antifeminis, kemudian dipersiapkan lebih serius sebagai program unggulan PPP menghadapi Pemilihan Umum 2022. 

Puncak perjuangan People’s Power Party tercapai pada 10 Maret 2022 kemarin, saat partai konservatif itu berhasil memenangkan Yoon Seok-yeol sebagai Presiden baru Korea Selatan, setelah melalui proses pemilihan umum “paling ketat, paling sengit, dan paling memecah-belah” dalam sejarah Korea Selatan. Yoon memperoleh dukungan 48,6% suara, berbanding 47,8% untuk pesaingnya, Lee Jae-myung dari Partai Liberal. Secara tabulasi data, selisih ini hanyalah 0,73%, atau 263.000 suara. Di luar proyeksi masalah dikotomi gender yang memecah belah, Yoon, 61, seorang mantan jaksa agung yang terkenal gigih memerangi korupsi dan seorang populis kanan, dipercaya untuk mengatasi ketidakberesan administrasi Moon Jae-in di tiga sektor utama: penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda; hubungan luar negeri dengan Jepang yang abu-abu; serta sikap terhadap Korea Utara yang dinilai terlalu lunak. 

Yoon, dalam pernyataan publik pertama yang ia sampaikan pada 10 Maret menegaskan pendirian partainya yang menyegerakan penghapusan terhadap KKGK, sesuai program partainya; menahan laju gerakan feminisme yang dianggap kelewat radikal dan cenderung misandris (lawan misoginis, yakni kebencian terhadap laki-laki); serta mengembalikan permasalahan gender ke aras individu—dengan kata lain memberangus feminisme dari ruang publik. Secara pribadi, Yoon juga mengecam feminisme karena ditengarai menyebabkan merosotnya angka kelahiran di Korea Selatan.  

Pendirian konservatif keras yang dibawa Yoon jelas membawa kelegaan para pendukungnya, terutama laki-laki muda yang gerah dengan feminisme. Hal ini dibuktikan dengan persentase 59% pemilih Yoon adalah laki-laki usia 20-an tahun, dengan sebagian besar sikap mereka adalah menentang keras feminisme. Angka ini jauh melampaui persentase dukungan perempuan dalam usia yang sama, yang hanya mencapai 34% dukungan kepada Yoon. 

Tak hanya itu, kalangan pekerja laki-laki muda di Korea Selatan menganggap program-program kebijakan Yoon tepat guna dan dapat dipercaya, seperti pembenahan masalah harga perumahan rakyat untuk pasangan muda—terutama karena harga rumah yang melejit tinggi beberapa tahun belakangan dan membawa kekhawatiran bagi keluarga muda—serta janji job security yang dinilai lebih memberikan harapan konkret untuk terjaminnya kesejahteraan. 

Sebaliknya, para penganjur maupun simpatisan gerakan kesetaraan gender terus-terang merasa “hancur” dengan kemenangan Yoon. “Masyarakat Korea akan semakin tidak setara dan polarisasi akan terus bertahan ke depannya. Saya sangat khawatir jika masalah [diskriminasi] ini akan dibiarkan tidak selesai,” ujar Yanglee Hyun-kyung, Ketua Asosiasi Perempuan Korea Bersatu. Sebagian pendapat lain pun masih harap-harap cemas, seandainya seruan Yoon untuk menghapus Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga hanya akan berdampak pada reorganisasi, dan tidak sampai pada pembubaran keseluruhan.

Angin Segar dari Selatan Amerika

Nyaris berbanding terbalik dengan Korea Selatan yang banting setir ke kanan dengan sentimen antifeminisme dan konservatisme yang diduga akan menguat, Republik Chilé menyambut pemerintahan baru yang dipimpin Gabriel Boric dengan gairah pembaruan yang dapat diwakili tiga kata: muda, visioner, dan progresif. Sebagai mantan aktivis yang menggerakkan demonstrasi mahasiswa pada 2011 lalu, Boric dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Umum Chilé 2021 dengan perolehan 55,87% suara, dan resmi dilantik menggantikan Sebastian Piñera pada 11 Maret 2022. 

Perbedaan paling demonstratif yang dibawakan Boric dalam pemerintahan Chilé adalah susunan kabinet barunya yang dihiasi wajah-wajah baru dan segar, karena usia menteri-menteri Boric yang masih muda: rata-rata usia mereka 49 tahun—bandingkan dengan menteri-menteri kabinet Amerika Serikat yang rata-rata berumur 56 tahun, atau menteri-menteri kabinet Republik Indonesia yang rata-rata berumur 59 tahun. Pula, dengan usia 36 tahun saat memulai jabatan pada 11 Maret 2022, Boric menjadi Presiden Chilé termuda sepanjang sejarah negeri itu. 

Dari 24 kursi menteri di kabinet, Boric menyerahkan 14 pos untuk dijabat perempuan dan 10 pos untuk laki-laki. Angka ini menjadi lambang paling simbolik bagi representasi perempuan dalam kabinet, dan merupakan wujud kesetaraan gender yang konkret dan tidak sekadar retorika. Beberapa jabatan strategis yang dipercayakan pada perempuan itu antara lain: Menteri Pertahanan yang dijabat Maya Fernandéz, cucu mendiang Salvador Allende yang dikudeta dalam Operación Yakarta pada 1973; Juru Bicara Pemerintah yang dijabat Camila Vallejo (33); Menteri Perempuan dan Kesetaraan Gender yang dijabat Antonia Orellana (32, termuda di kabinet); dan Menteri Dalam Negeri perempuan pertama yang dijabat Dr. Izkia Siches (35). Tentu, beberapa menteri yang lebih tua juga disertakan Boric, seperti Menteri Keuangan yang dipercayakan kepada mantan gubernur bank sentral, Mario Marcel (62) dan Menteri Keadilan dan Hak Asasi Manusia yang dijabat Marcela Rios (55). 

Terobosan yang dilakukan oleh Boric sejatinya bukan hal yang teramat baru dalam sejarah Chilé. Pada 2006, Michelle Bachelet, presiden perempuan pertama Chilé juga memperkenalkan perimbangan 10 perempuan dan 10 laki-laki dalam kabinetnya, demi menaikkan peringkat Chilé yang terpuruk di peringkat 62 UNDP Gender Development Index ketika itu. Kini, dengan 60 persen jabatan menteri ditempati perempuan, kabinet Boric diharapkan dapat mendongkrak persentase keterwakilan perempuan dalam pemerintahan di negara-negara kawasan Amerika Latin. 

Tidak sebatas memberikan jabatan menteri kepada perempuan, program-program kesetaraan gender yang dipersiapkan Boric juga terhitung sangat progresif. Beberapa program kunci yang dicatat, antara lain peningkatan daya saing perempuan di pasar tenaga kerja; menutup kesenjangan pendapatan berbasis gender; mengampanyekan pendekatan preventif dan humanis untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual; serta menyediakan layanan aborsi medis yang gratis, aman, dan legal bagi perempuan seturut ketentuan undang-undang yang disahkan pada 2017. 

Pembaruan dan terobosan-terobosan progresif Boric ini menjadi nuansa positif bagi Chilé yang selama ini terus-menerus membawa residu kediktatoran Augusto Pinochét yang telah tumbang pada 1990. “Sesuatu telah berubah,” demikian Juan Gabriel Valdes, mantan menteri luar negeri Chilé dalam cuitannya menyambut kabinet baru Boric. 

“Feminist government”, demikian julukan bagi kabinet Boric, tentu saja tidak sekadar mengimplementasikan program-program mereka saja, melainkan mendapat tantangan peninggalan rezim sebelumnya, mulai dari perlambatan angka serapan tenaga kerja perempuan; peningkatan pekerja sektor informal yang rentan dan tidak dipayungi hukum; serta marginalisasi terhadap masyarakat adat, pekerja migran, dan pekerja seks komersial. Masalah itu belum lagi ditambah permasalahan kaum tani yang kekeringan; kesejahteraan keluarga kelas pekerja yang kian merosot; hingga masalah kesehatan masyarakat yang masih kelimpungan menghadapi pandemi. 

Kendati demikian, dalam pidato perdananya yang disampaikan Boric pada 18 Maret lalu di Plaza de la Constitución, Santiago, Boric dengan cukup emosional menyatakan, “Tetapi untuk Chilé hari ini, kita bersama-sama akan mengebaskan debu yang mengotori bangsa kita, menghapus semua air mata, tersenyum bersama-sama, memanggul semua beban, dan bergerak maju, untuk meninggalkan masa lampau yang tidak akan terulang kembali. Hari ini, saya menghadap Anda semua dengan kerendahan hati dan kesadaran akan besarnya pekerjaan kita. Tetapi, yakinlah, demokrasi dibentuk oleh bahu-membahu kita sekalian, dan hidup impian yang kita dambakan hanya dapat tercapai lewat kerja sama, dialog, dan kolaborasi. Kita akan terus bergerak.”

Refleksi Historis

Perbandingan kemajuan dan kemunduran gerakan kesetaraan gender yang bagaikan bumi dan langit antara Korea Selatan dan Chilé sesungguhnya menjadi satu gambaran usaha membentuk identitas kolektif yang bertolak dari konteks sosial masing-masing negara. Dalam tipologi pembentukan identitas kolektif menurut Castells (2010), Korea Selatan yang dalam hitungan bulan akan dipimpin menurut haluan konservatisme Yoon akan memulai proyek identitas kolektif berpola irisan antara legitimizing identity, yakni pembentukan identitas yang disusun menurut skema kekuasaan yang dominan (konservatisme PPP dan Yoon Seok-yeol); dan resistance identity, yakni pembentukan identitas yang disusun sebagai bentuk pertahanan dan serangan balik dari laki-laki yang merasa dirugikan akibat hawa pengap gerakan feminisme. Sementara itu, masih menurut Castells, Chilé sesungguhnya juga memulai suatu pembentukan project identity, yang bercorak pada pembentukan masyarakat baru di atas puing-puing rezim kanan yang merusak sendi-sendi kemasyarakatan Chilé selama lima dasawarsa terakhir sejak kepemimpinan Pinochét yang diteruskan rezim-rezim kanan sesudahnya. 

Terlepas dari corak pembentukan identitas, peranan institusi negara dalam menahan laju perkembangan gerakan kesetaraan gender (c.q. feminisme) bukanlah sesuatu yang teramat baru, dan rata-rata mempunyai pola yang sama, yakni bertolak dari konservatisme. Indonesia di zaman Orde Baru, misalnya, termasuk rezim konservatif yang menolak kesetaraan gender yang mengkaji ulang peran pria dan wanita dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Hal ini dibuktikan lewat reproduksi ideologi “ibuisme negara” melalui program “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga” yang digalakkan sejak akhir 1970-an hingga 1990-an dan organisasi “Dharma Wanita” yang disokong pemerintah dan beranggotakan istri-istri pegawai negeri. Ideologi “ibuisme negara” yang dicetuskan pertama kali oleh Julia Suryakusuma melalui tesis yang dipertahankannya tahun 1988, mengidentifikasi ideologi tersebut sebagai paham yang menuntut perempuan mengabdikan diri pada keluarga, masyarakat, dan negara tanpa pamrih, semata karena “kodrat” perempuan adalah mengabdi pada dominasi laki-laki dan mempunyai kedudukan sekunder dalam sebuah masyarakat patriarkal. 

Tidak selamanya berasal dari laki-laki, penolakan terhadap kesetaraan gender mengikuti garis politik juga dapat berasal dari perempuan, seperti yang dilakukan oleh Damares Alves, Menteri Hak Asasi Manusia, Keluarga, dan Wanita Brazil dalam kabinet Jair Bolsonaro sejak 2019. Damares, melalui berbagai program dan pidato-pidatonya, tanpa ragu-ragu melancarkan serangan terhadap feminisme dan mempromosikan nilai-nilai perempuan konservatif bercorak Kristen. Melalui pemikiran tersebut, Damares memosisikan dirinya sebagai simbol utama perempuan Kristen konservatif yang berusaha menyesuaikan diri dengan haluan populisme kanan “Bolsonarism” yang menempati satu rangkaian dengan proses memukul mundur demokratisasi masyarakat Brazil dan kebangkitan konservatisme di negeri Samba itu. Kedua perbandingan tersebut jelas bukan bentuk komparasi apple-to-apple, mengingat setiap kebijakan yang ditempuh senantiasa bertolak dari konteks sosial, ruang, dan waktu yang berbeda-beda. Akan tetapi, dari gambaran rezim-rezim konservatif berusaha menahan gerakan kesetaraan gender bahkan menggembosinya lewat berbagai kebijakan yang eksplisit maupun yang subtil, perubahan progresif yang dilakukan Chilé di bawah kepemimpinan Gabriel Boric dapatlah menjadi angin sejuk yang membawakan harapan tentang perubahan perspektif dan cara pandang mengenai peranan gender dalam kepemimpinan orang-orang muda yang tidak saja lebih peka terhadap hak-hak asasi manusia, tetapi juga berpandangan kosmopolit dan terbuka serta tahan banting menghadapi perubahan nilai dan semangat zaman.

Apa Kata HI UI?

Zarifa Emily – HI 2019

When misogyny is used in a nationwide campaign as a political vehicle to power, that’s when we know the power relation is real. Is pushing for more representation in a government agency important? Yes, much needed— for them to act on behalf of their experiences as a woman, that hopefully would be manifested into the female-friendly policies they’ll build. However, the most important (and correct) way of fight is to focus on and siding with the most vulnerable people. In South Korea, it’s the single mom, the female living alone who are on the edge of losing their financial subsidies. It’s the victims of sexual assault who are being exposed to greater risk of backlashes upon speaking up. When structural fight seems like a-too-big, impossible fight to be done in near term, take a closer look at our surroundings and participate in a grass-root support to the most vulnerable around. Make sure they’ve got a community, no matter how small, to lean on amidst structurally injustice political environment.

Aubrey Firaekayoga – HI 2020

Sejatinya feminisme adalah konsep yang bertujuan untuk menguntungkan perempuan dan laki-laki. Pada kasus di Korea Selatan, Yoon dan pendukungnya telah gagal mengakui adanya disparitas gender di negaranya. Padahal mengakui eksistensi sebuah isu merupakan tahap utama sebelum seseorang dapat sepenuhnya memahami dan mengatasi isu tersebut. Patriarki dan misogini telah mengakar kuat, sehingga sedikit peningkatan kualitas hidup perempuan diterjemahkan sebagai penistaan terhadap maskulinitas laki-laki. Padahal, ketika perempuan mampu melampaui laki-laki secara finansial dan sosial tidak seharusnya dipersepsikan sebagai ancaman. Ketika perempuan terberdaya, semakin besar peluang bagi kami untuk dapat berkontribusi kembali membangun masyarakat.

Di sisi lain, Chilé tampaknya telah memahami tujuan feminisme dengan lebih baik. Mereka tidak menolak realitas bahwa perempuan memiliki potensi yang harus diakui dan didukung. Saya setuju bahwa Chilé masih memiliki banyak PR, tetapi peningkatan representasi perempuan di tingkat institusional merupakan langkah awal yang mampu menguatkan fondasi terwujudnya kesetaraan gender dan perbaikan kondisi struktural secara keseluruhan. Menurut saya, kini tantangan lain yang penting untuk diperhatikan Chilé adalah memastikan bahwa banyaknya perempuan yang duduk di bangku pemerintahan memang memiliki kekuatan decision dan policy-making yang responsif gender––bukan sebatas simbol representasi inklusivitas semata.

Fayza Lugina Nurfajriany – HI 2021

Cara pandang terhadap feminisme merupakan salah satu hal krusial yang terkadang malah menjadi bumerang. Padahal sebetulnya feminisme berakar dari permasalahan ketimpangan gender dimana wanita dianggap memiliki ruang terbatas dan kodratnya hanya berpusat pada hal domestik. Untuk itu feminisme memiliki tujuan untuk menciptakan suatu ruang yang seimbang antara pria dan wanita, permasalahan muncul ketika superioritas gerakan ini berujung pada dipersempitnya ruang untuk pria yang sesungguhnya telah melenceng dari makna dari feminisme itu sendiri. Atas dasar hal tersebut, saya setuju dengan bagaimana dinamika kebijakan Chile yang berupaya untuk mempertahankan nilai feminisme tanpa adanya “diskriminasi” terhadap gender lain.

Pertanyaan Pemantik

Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kesetaraan gender? Cukupkah dengan mendorong perubahan kebijakan struktural, membuka partisipasi perempuan secara konkret, atau cukup membaruI kesadaran para laki-laki?

Daftar Pustaka

Bagshaw, Eryk dan Sean Na. “Throwing uppercuts, ‘K-Trump’ candidate divides South Korea on gender”. The Sydney Morning Herald. Diakses 19 Maret 2022. https://www.smh.com.au/world/asia/throwing-uppercuts-k-trump-candidate-divides-south-korea-on-gender-20220307-p5a2l0.html

Bartlett, John. “Chile’s president-elect names progressive, majority-women cabinet”. The Guardian. Diakses 19 Maret 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jan/21/chile-gabriel-boric-cabinet-majority-women

Bitar, Sergio. “What Does Boric’s Cabinet Say About Chile’s Direction?”. The Dialogue. https://www.thedialogue.org/analysis/what-does-borics-cabinet-say-about-chiles-direction/

Bluth, Christopher. “South Korean election: the big challenges ahead for new president Yoon Suk-yeol”. The Conversation. Diakses 19 Maret 2022. https://theconversation.com/south-korean-election-the-big-challenges-ahead-for-new-president-yoon-suk-yeol-178585

Castells, Manuel. The Power of Identity. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. 

Gartenlaub, Andrea. “Gabriel Boric’s gender-balanced cabinet and the road to equality in Chile”. LSE Latin America and Caribbean. Diakses 19 Maret 2022. https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2022/03/11/gabriel-boric-gender-balance-cabinet-equality-in-chile/

Hines, Spencer dan Jay Song. “How Feminism Became a Dirty Word in South Korea”. The Diplomat. Diakses 19 Maret 2022. https://thediplomat.com/2021/07/how-feminism-became-a-dirty-word-in-south-korea/

Independent. “Chile’s incoming cabinet: Women, youth and a nod to markets”. Independent. Diakses 19 Maret 2022. https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/chile-interior-ministry-santiago-augusto-pinochet-government-b1998098.html

Kim, Min Joo dan Michelle Yee Hee Lee. “Ahead of election, South Korea’s feminists battle sexist backlash”. The Washington Post. Diakses 19 Maret 2022. https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/05/south-korea-gender-wars/

Kim, Kaylin. “South Korea’s anti-feminism surge offers political gain, but long-term pain”. East Asia Forum. Diakses 19 Maret 2022. https://www.eastasiaforum.org/2022/01/06/south-koreas-anti-feminism-surge-offers-political-gain-but-long-term-pain/

Lee, Michelle Yee Hee dan Min Joo Kim. “South Korean candidate disavows ‘feminist’ label on International Women’s Day after interview goes awry”. The Washington Post. Diakses 18 Maret 2022. https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/08/south-korea-presidential-elections-yoon-feminist/

Martinez, Monise. “Being a ‘terribly Christian Minister’: populism, gender and anti-feminism in Damares Alves’s ministerial performance” dalam Identities, Vol. 29, No. 2 (2022): 1-18 

McCurry, Justin. “Conservative candidate squeaks to victory in South Korea election”. The Guardian. Diakses 19 Maret 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/09/yoon-suk-yeol-elected-president-south-korea

Miranda, Natalia A. Ramos dan Fabian Cambero. “’Something has changed’: young, female-led Cabinet reflects Chile’s modern twist”. Reuters. Diakses 19 Maret 2022. https://www.reuters.com/world/americas/something-has-changed-young-female-led-cabinet-reflects-chiles-modern-twist-2022-01-21/

Park, Nathan S. “Why So Many Young Men in South Korea Hate Feminism”. Foreign Policy. Diakses 19 Maret 2022. https://foreignpolicy.com/2021/06/23/young-south-korean-men-hate-liberals-feminists/

Rashid, Raphael. “‘Devastated’: gender equality hopes on hold as ‘anti-feminist’ voted South Korea’s president”. The Guardian. Diakses 18 Maret 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/south-korea-gender-equality-anti-feminist-president-yoon-suk-yeol

Rich, Timothy S., et.al. “Anti-Feminism and South Korea’s Presidential Election”. The Diplomat. Diakses 18 Maret 2022. https://thediplomat.com/2022/03/anti-feminism-and-south-koreas-presidential-election/

Sáez, Macarena. “Chile’s New President-Elect Sets out a Feminist Government”. Human Rights Watch. Diakses 19 Maret 2022. https://www.hrw.org/news/2022/01/25/chiles-new-president-elect-sets-out-feminist-government

HIQuarters, Meet the Author!

Chris Wibisana

Chris Wibisana lahir di Jakarta, 01 Agustus 2003. Saat ini mahasiswa S-1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kontributor reguler naskah sejarah untuk Tirto.ID sejak Mei 2021 dan kolumnis lepas di beberapa media massa.

Chris Wibisana
Chris Wibisana

Chris Wibisana lahir di Jakarta, 01 Agustus 2003. Saat ini mahasiswa S-1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kontributor reguler naskah sejarah untuk Tirto.ID sejak Mei 2021 dan kolumnis lepas di beberapa media massa.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *