Lemahnya Praktik Demokrasi di Indonesia | KRONIKA

Demokrasi di Indonesia saat ini semakin lemah. Hal ini dapat dibuktikan dari semakin berkurangnya pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah dan justru berpindah ke pihak pemerintah. Terdapat tiga kelemahan penerapan demokrasi di Indonesia, yaitu adanya budaya politik feodalistis dan komunalistis, munculnya otoritarianisme mayoritas, dan pengesampingan ideologi dalam partai-partai di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mulai kekurangan suara kritis dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya ancaman kebebasan berekspresi secara terang-terangan. Akibatnya, kekuasaan pemerintah akan menjadi semakin semena-mena dan praktik demokrasi pun menjadi semakin tidak sehat.

Praktik demokrasi dalam suatu negara memang tidak ada yang sempurna, termasuk di Indonesia. Salah satu masalah yang berkaitan dengan lemahnya praktik demokrasi di Indonesia adalah semakin berkurangnya pihak yang mengkritisi kebijakan  pemerintah. Hal ini dapat kita amati dalam beberapa tahun terakhir. Pihak-pihak yang sebelumnya merupakan oposisi pemerintah, justru semakin condong ke pemerintahan.

Indria Samego, anggota Majelis Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengidentifikasi tiga kelemahan penerapan demokrasi di Indonesia.[1] Pertama, budaya politik feodalistis  dan komunalistis masih dapat ditemukan di Indonesia. Hal ini menyebabkan usaha partai politik untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya didasarkan pada penilaian yang subjektif ketimbang objektif, dan hal ini akan sangat berbahaya apabila seseorang mengalami kekalahan dalam pesta demokrasi. Kedua, munculnya otoritarianisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi Indonesia. Hal ini membuat sulitnya sebuah keputusan politik diambil melalui musyawarah secara mufakat. Ketiga, pengesampingan  ideologi dalam partai-partai di Indonesia dikarenakan  partai politik yang lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis dan jangka pendek, yaitu memenangkan kontes politik. Hal ini menyebabkan situasi yang sering kita dengar dan amati, yaitu politik uang.[2] Pihak yang ingin memenangkan pemilihan umum membayar masyarakat atau memberikan amplop berisi uang agar rakyat yang dimaksud berkenan  memilih mereka dalam pemilihan umum yang akan datang. Ketiga hal tersebut menggeser fungsi sesungguhnya partai politik, yaitu sebagai penampung aspirasi rakyat dan penghubung antara negara dan rakyat, menjadi sekadar pengumpul uang. Semakin sulit untuk berharap agar partai mampu menjadi lembaga demokrasi yang diandalkan.

Hal tersebut berimbas pada menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Politik uang menyebabkan mental korupsi, hal yang sudah sering kita dengar melalui media. Praktik korupsi semakin meluas, ditambah ketertutupan yang semakin menjadi-jadi. Transparansi menjadi hal yang langka akhir-akhir ini disebabkan kurangnya kejujuran dalam tubuh pemerintah dan pelaksana demokrasi. Lembaga pemerintah dan pelaksana demokrasi Indonesia hanya menjadi pengumpul uang untuk kebutuhan dan kemewahan elit partai yang berkuasa.

Sementara itu, pihak-pihak oposisi yang bersikap kritis justru semakin condong ke arah pemerintah dan cenderung memilih untuk bersikap afirmatif  atau  diam saja. Bahkan, beberapa dari mereka memilih masuk ke dalam pemerintahan dan menjadi bagian dari sistem yang sudah korup. Setiap hari, kita mulai kekurangan suara kritis dari berbagai elemen masyarakat, seperti organisasi mahasiswa, media massa, lembaga swadaya masyarakat, bahkan partai politik. Faktor apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Terjadinya ancaman kebebasan berekspresi secara terang-terangan, baik dari negara maupun masyarakat.[3] Pihak yang memilih untuk berhenti bersikap kritis berusaha untuk menghindari stigma berpihak kepada kelompok yang anti-Pancasila dan intoleran. Pihak yang kritis cenderung dianggap sebagai pihak yang melawan Pancasila, anti-pemerintahan, bahkan dianggap berkhianat terhadap Indonesia. Perbedaan pandangan politik di Indonesia menyebabkan perpecahan yang luar biasa.

Perpecahan tersebut tentunya sudah sering kita saksikan di media sosial. Jika seseorang bersikap kritis dan keras sedikit saja terhadap pemerintah, mereka akan dianggap sebagai orang yang anti-pemerintah. Pihak yang memberi ancaman memberikan pernyataan yang terkesan ‘ngawur’. Mereka menganggap pihak-pihak yang menyuarakan kritisisme terhadap pemerintah sebagai provokator . Pada tahap yang lebih ekstrem, akan terjadi doxxing, atau penyebaran informasi pribadi atau identitas individu tanpa persetujuan pihak terkait di internet, yang dapat berlanjut dengan  ancaman pembunuhan. Hal tersebut yang menyebabkan suara kritis semakin berkurang, dan pergerakan pihak yang kritis cenderung berubah kearah pergerakan ‘bawah tanah’. Mereka lebih memilih untuk bersikap diam- atau  tidak menonjol di publik. Mereka menganggap diam sebagai sikap yang  lebih aman, daripada harus menerima stigma yang tidak mengenakkan. bertubi-tubi oleh pihak pro-pemerintah di ruang publik ataupun internet.Ancaman kebebasan berekspresi juga secara  terang-terangan muncul dari negara. Pasal-pasal yang bersifat mengekang dan membatasi kebebasan berorganisasi menyebabkan masyarakat semakin malas untuk bersikap kritis. Penyalahgunaan pasal ‘karet’ UU ITE untuk memidanakan jurnalis ataupun pegiat media sosial yang berada pada  pihak oposisi juga menjadi isu yang kerap dibahas di media sosial . Hal tersebut memberi dampak negatif bagi praktik demokrasi di Indonesia.

Padahal, jika suatu negara semakin kehilangan suara kritis, praktik demokrasi di negara tersebut semakin lama  akan semakin tidak sehat. Kekuasaan pemerintah di negara tersebut akan semakin semena-mena, bahkan hingga kehilangan  kontrol. Tanpa suara oposisi, tidak ada yang dapat mengawasi dan menjaga jalannya praktik pemerintahan agar mampu mengayomi masyarakat dan sesuai dengan prinsipnya, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tanpa suara oposisi, tidak ada kontrol terhadap pemberlakuan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini dapat menyulitkan rakyat, yang tidak mampu melawan elit politik yang bersifat tirani, Maka, fenomena tersebut harus segera diatasi  diatasi apabila terdapat  tanda-tandanya. Perlu adanya pendidikan tentang politik agar tidak ada pihak yang mengalami salah paham dengan konsep oposisi. Hal ini bisa dimulai dari tahap kampus, karena mahasiswa biasanya mulai mempelajari dunia politik melalui berbagai organisasi kemahasiswaan . Selain itu, perlu adanya kegiatan yang mengajak masyarakat agar turut berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan demokrasi negara. Hal ini sudah banyak kita lihat di berbagai kampus, yang aktif dalam menuntut hak melalui demonstrasi . Pihak pemerintah juga tidak perlu  bersikap defensif dan menutup telinga terus-menerus terhadap suara rakyat. Tidak ada gunanya bersikap kritis jika pihak pemerintah tidak mau menerima saran, kritik, pendapat, dan suara apapun. Pemerintah wajib menggandeng rakyat dalam proses demokrasi, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mengayomi dan memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara  Kegiatan menyampaikan pendapat di ruang publik juga tidak boleh dikekang, asal menaati aturan hukum dan undang-undang yang berlaku serta  mengantongi izin dari pihak polisi.

Catatan Kaki

[1] “Indria Samego: Ada Tiga Kelemahan Demokrasi Indonesia | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.” lipi.go.id,, 4 Maret 2012

[2] Ibid.

[3] “Kualitas Demokrasi Indonesia Dinilai Cenderung Menurun, Ini Faktornya Halaman all.” Kompas.com, 21 Mei 2020

HIQuarters, Meet the Author!

Daniel Dikkran Manik

Daniel Dikkran Manik lahir di Bekasi, 21 Oktober 2003. Seorang mahasiswa S-1 Departemen Hubungan Internasional yang merupakan fans Liverpool FC. Senang bermusik, terutama piano, dan berkegiatan dalam bidang logistik, ataupun editing.

Daniel Dikkran Manik
Daniel Dikkran Manik

Daniel Dikkran Manik lahir di Bekasi, 21 Oktober 2003. Seorang mahasiswa S-1 Departemen Hubungan Internasional yang merupakan fans Liverpool FC. Senang bermusik, terutama piano, dan berkegiatan dalam bidang logistik, ataupun editing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *