Memposisikan Otoritas Negara di Tengah Globalisasi Ekonomi

Era globalisasi sering dianggap mengikis legitimasi negara terutama dalam bidang ekonomi. Namun, bila ditilik secara lebih jauh keduanya (negara dan globalisasi ekonomi) tidak melulu berada pada dua spektrum yang saling bertentangan. Oleh karena itu, asumsi keduanya akan selalu berlawanan satu sama lain bisa jadi mengarah pada simplifikasi.
Rapat mengenai pertanian yang diselenggarakan oleh World Trade Organization (WTO) pada tanggal 13 Desember 2017. WTO berperan penting dalam proses globalisasi ekonomi sebaga lembaga perdagangan dunia. (World Trade Organization/CC-BY-SA 2.0.)

Berbicara mengenai lanskap sosial-politik kontemporer, satu pemikiran yang paling dominan adalah munculnya aktor-aktor baru yang mengakomodir kebutuhan dan transaksi ekonomi yang bersifat melampaui batas negara (borderless). Dengan demikian, secara umum kewenangan negara—dalam gagasan tradisionalnya—lama kelamaan mulai terkikis atau bahkan tidak lagi relevan. Secara garis besar, kondisi ini bekerja di dalam sebuah proses yang akrab disebut sebagai proses globalisasi, sebuah fenomena yang menjadi gagasan fundamental dalam menggambarkan adanya proses dan dinamika konkret yang memperlihatkan adanya interdependensi antara satu komunitas dan komunitas lain—bahkan negara sekali pun. Tulisan ini akan mengulas argumen dari Kenichi Ohmae tentang betapa usangnya gagasan negara tradisional (traditional state) di era kontemporer.  

Dalam bab “introduction”, Kenichi Ohmae memulai tulisannya dengan menjelaskan konteks sistem internasional pasca berakhirnya Perang Dingin, yakni sebuah kondisi yang memunculkan adanya keterkaitan dan keterikatan antara komunitas global, terutama dalam aspek kerja sama ekonomi. Salah satu konteks yang dijelaskan oleh Ohmae adalah pasca Perang Dingin, salah satu “metode” yang digunakan oleh negara-negara di dunia adalah membentuk jaringan kerja sama multilateral. Namun, Ohmae berargumen bahwa justru munculnya kerja sama multilateral pasca Perang Dingin, seperti misalnya G-7, NAFTA, ASEAN, APEC, dan EU adalah sebuah momentum kritis yang memperlihatkan ketidak mampuan negara untuk memainkan peran penting dalam sistem sosial-politik kontemporer. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang memiliki kapabilitas untuk menyediakan akses terbaik bagi hajat hidup orang banyak, sehingga semua layaknya bom waktu yang segera meledak dan pada akhirnya metode dengan kerangka negara tradisional (traditional state) lama kelamaan akan tergantikan oleh kemunculan aktor dan mekanisme yang jauh lebih efektif. [1]

Lalu, Ohmae menjelaskan apa saja serangkaian proses yang diterapkan di dalam sistem internasional kontemporer (baca: globalisasi) yang sekaligus juga menunjukkan usangnya kapabilitas dan kedaulatan negara. Serangkaian proses tersebut didominasi oleh proses ekonomi, seperti misalnya investasi, industrialisasi, serta kemunculan perusahaan multinasional yang bekerja secara dinamis mencari sumber-sumber keuntungan. Tidak hanya proses ekonomi, Ohmae juga menyinggung soal kemunculan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan segala kompleksitas dan kedinamisan proses tersebut, Ohmae menyimpulkan bahwa pada akhirnya setiap orang akan memiliki orientasi secara global akibat meningkatnya akses terhadap berbagai mode, gaya hidup, dll yang terjadi di belahan bumi lainnya, sehingga menjadi tidak penting untuk menilai suatu komoditas melalui tempat asalnya. Sistem ini juga menjadi bukti bahwa unsur dan aktor lain yang bekerja di luar kekuasaan negara dapat dengan baik atau bahkan lebih baik dalam menyediakan berbagai fasilitas dan kebutuhan bagi setiap orang. [2]

Di bab selanjutnya, yakni The Cartographic Illusions”, Ohmae berusaha mengkontekstualisasikan klaim dan argumen yang ia telah paparkan sebelumnya. Dalam bab ini, Ohmae berargumen bahwa konsepsi negara modern mulai menemui penurunannya bahkan sejak abad ke-18 dan ke-19. Pada awalnya, konsepsi negara modern dapat secara penuh mendorong pemahaman kita misalnya tentang menggambarkan “kita vs mereka” di dalam berbagai konteks. Namun, hal ini seolah menjadi tidak relevan di era sistem sosial-politik di masa sekarang karena hal ini hanya akan menutup kehadiran komunitas lain. Hal ini terjadi akibat segala dinamika yang bekerja di luar batas negara, seperti misalnya ekonomi. Kendati demikian, Ohmae berpendapat di beberapa aspek, seperti misalnya aspek perdagangan, subsidi, pajak, dll negara bisa jadi masih memiliki peran penting.[3]  

Lalu, Ohmae juga mengutip sekaligus mengkritik argumen dari Samuel Huntington terkait keberadaan unsur lain yang dapat membentuk konstruksi “kita vs mereka”. Mengutip Huntington, unsur lain di luar negara yang berpotensi menimbulkan konflik adalah unsur budaya. Namun,  Ohmae mengkritik pandangan ini karena menurut Ohmae dalam catatan sejarah, unsur budaya berujung pada konflik hanya ketika kepentingan ideologi dan politik berusaha menggunakan cara pandang lama (old-fashioned ways), seperti misalnya memantik kebencian lama atau menonjolkan perbedaan-perbedaan tertentu. Ohmae memberikan contoh misalnya, konflik etnis yang membuat Singapura dan Malaysia berpisah atau pecahnya Uni Soviet dan Yugoslavia. Namun, nyatanya di era kontemporer sentimen budaya ini tidak muncul secara dominan, melainkan “tergantikan” oleh proses transaksi yang terjadi di pasar global. Ohmae berargumen bahwa hal ini menandai adanya pergeseran sistem global secara fundamental yang juga dilandasi oleh transformasi sistem ekonomi. Menurut Ohmae, unit politik—dalam konteks ini negara—tidak dapat berbicara banyak di dalam sistem ekonomi global kontemporer yang dicirikan dengan bebasnya perpindahan kapital diluar intervensi negara. Hal ini bahkan juga berlaku bagi usaha-usaha modifikasi antar keduanya, seperti misalnya Uni Eropa lewat Perjanjian Maastricht. Menurut Ohmae, Perjanjian Maastricht nyatanya tidak mencerminkan independensi dan kedinamisan pergerakan kapital dikarenakan adanya kewajiban menggelontorkan subsidi.[4]  

 Kemudian, Ohmae kembali menegaskan tentang tidak relevannya komunitas berbasis negara dalam pengelompokan (grouping). Kembali mengutip Huntington, Ohmae bahkan melihat bahwa dinamika sistem internasional pun nyatanya tidak dapat dilepaskan dari unsur budaya. Seperti misalnya Serbia atau terbentuknya ASEAN yang sangat amat dipengaruhi unsur budaya lebih dari persoalan mengenai gagasan traditional state. Unsur budaya ini nantinya juga bertransformasi dan berubah menjadi sebuah fenomena yang disebut sebagai globalisasi. Lewat globalisasi. Setiap orang akan “terpapar” proses globalisasi yang kental dengan unsur budaya, seperti misalnya keinginan memiliki sepatu Nike dengan corak ala California (Californian-taste). Hal ini semakin membutkikan semakin rentannya pengelompokkan yang hanya berbasis pada kerangka negara sebab segala proses di dalam sistem global bergerak cepat melampaui batas negara. [5]

Para teoritisi dari lingkup sosial-politik, tak terkecuali HI sudah banyak melakukan analisis dan kajian tentang kemunculan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang bekerja di luar batas negara. Salah satu istilah yang cukup sering digunakan adalah ‘global governance’ yang dipopulerkan oleh Francis Fukuyama. Dalam tulisannya, Fukuyama menjelaskan apa yang ia maksud sebagai governance lewat tinjaun epistemologis yang berarti bentuk tata kelola yang membentuk perilaku. Penggunaan istilah governance bermunculan terutama dalam frasa Bahasa Inggris, seperti misalnya corporate governance yang berarti tata kelola ekonomi dan bisnis.[6] 

Lebih lanjut, Fukuyama menjelaskan bahwa kemunculan tata kelola dalam tingkat global tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan konteks yang berkembang dalam lingkup sosial-politik di tingkat internasional, seperti misalnya perpindahan kapital dan mobilitas individu yang melampaui batas negara, dan munculnya apa yang disebut sebagai globalisasi di dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan proses ini, Fukuyama juga mengidentifikasi adanya proses dan mekanisme terstrukur yang melakukan sebuah tata kelola di luar kuasa negara yang selama ini dianggap menjadi aktor paling dominan dalam sistem internasional. Fukuyama kemudian mengutip frasa yang digunakan Rosenau dan Czempiel, yakni “Governance Without

Governance”. Hal ini semakin diperkuat dengan kemunculan aktor, seperti misalnya NGO (organisasi non-pemerintah), institusi (kerja sama) internasional, dll. [7]

Dalam hal keusangan yang banyak digaris bawahi mulai muncul dalam kerangka negara tradisional (traditional state), Fukuyama berargumen bahwa ada sebuah perpindahan dan redefinisi logika dari tata kelola yang sebelumnya dipraktikkan oleh entitas di luar masyarakat sipil (civil society) menjadi sesuatu yang berasal dari masyarakat sipil itu sendiri. Hal ini senada dengan apa yang dicetuskan oleh Michel Foucault, yakni kerangka ‘governmentality’ sebagai sebuah tindakan dan praktik gagasan tata kelola yang dianggap efektif. Mengutip Sending dan Neumann, tata kelola aktor non-negara juga dianggap sebagai sebuah praktik tata kelola di masa depan.[8]  Kemunculan aktor non-negara ini juga merefleksikan adanya keinginan untuk membentuk sebuah tata kelola yang lebih efektif dari sistem yang sebelumnya sudah ada. Fukuyama memberikan contoh misalnya kemunculan neoliberalisme yang mempromosikan gagasan tata kelola yang lebih dinamis dan efektif. Neoliberalisme setidaknya secara umum dipandang menjadi satu gagasan efektif dalam pengadaan public goods yang nantinya menimbulkan konsekuensi terkikisnya batas dan kekuasaan negara itu sendiri. [9]

Meskipun beberapa argument diatas berhasil mengundang persetujuaan penulis secara personal, tetap saja satu dua hal patut untuk dikritisi. Pertama, mengenai hubungan antara negara dan perusahaan multinasional (state-mnc relations) yang dalam literatur sebelumnya digambarkan sebagai sesuatu yang saling berkontradiksi atau dalam konteks ini memperlihatkan bahwa negara seolah “dikalahkan” oleh hegemoni sistem yang didominasi perusahaan multinasional. Penulis kemudian mengutip pendapat dari Robert Gilpin dalam bukunya “Global Political Economy

Understanding The International Economic Order” di mana dijelaskan bahwa kemunculan perusahaan multinasional menjadi salah satu aktor dominan dalam sistem internasional tidak sertamerta berdampak pada sebuah tata kelola yang hanya dan satu-satunya “dikuasai” oleh perusahaan multinasional. Lebih lanjut, fenonama dan dinamika selanjutnya pun banyak menunjukkan adanya sebuah bentuk state corporations. Gilpin justru melihat bahwa negara berperan penting sebagai sebuah aktor yang mewadahi perpanjangan dan dampak dari sistem ekonomi global saat ini. Negara nyatanya memiliki kuasa untuk membentuk seperangkat norma dan aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan multinasional.[10] Salah satu contoh nyata argumen Gilpin adalah fenomena “Asian miracle” atau “keajaiban Asia”, sebuah periode di mana ekonomi pembangunan yang dipraktikkan oleh negara-negara di Asia Timur adalah sebuah bentuk sistem yang sangat negara-sentris. [11]

Kedua, penulis juga memiliki kritik tersendiri dengan cara pandang Ohmae dalam menjelaskan terkikisnya unsur budaya sehingga tergantikan dengan logika pasar. Salah satu fenomena yang cukup aktual untuk mengkritik pandangan ini adalah munculnya neokonservatisme dan populisme sayap kanan setidaknya dalam dua dekade terakhir. Menurut penulis, kemunculan populisme yang ditandai dengan berkuasanya faksi sayap kanan di sejumlah negara menjadi bentuk respons (backlash) terhadap status quo yang dicirikan dengan sebuah proses berbasis pada universalitas dan konstruksi bahwa globalisasi adalah cara hidup terbaik. Penulis mengutip argumen dari Ronald F. Inglehart dan Pippa Noris yang berusaha mengkontekstualisasikan fenomena kemunculan populisme sayap kanan lewat isu-isu aktual, seperti misalnya terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden AS dan “Brexit”. Menurut Inglehart dan Norris, kemunculan backlash ini banyak dipengaruhi oleh narasi-narasi yang menyinggung soal insekuritas ekonomi dan “melemahnya” kuasa negara akibat tenggelam dalam status quo. Kemunculan narasi-narasi primordial lewat berbagai cara yang mendorong untuk memulihkan identitas dan budaya nasional berujung pada munculnya xenofobia, rasisme, dan segala bentuk upaya dalam “memperbaiki” sistem yang dihancurkan oleh aktor dan orang lain. [12]

Untuk menyimpulkan, tulisan ini membahas tentang argumen yang disampaikan oleh Ohmae mengenai terkikisnya kekuasaan negara untuk menyediakan berbagai fasilitas, terutama fasilitas dalam bidang ekonomi. Namun, Ide yang sekaligus menjadi pemikiran utama mengenai lanskap sosial-politik di era kontemporer tersebut berhasil menunjukkan adanya perpindahan dan transformasi fundamental yang pada akhirnya menggeser kerangka batas negara dalam pemahaman traditional state. Namun, fenomena dan dinamika di periode-periode selanjutnya pun menunjukkan bahwa pemikiran ini tidak serta-merta meniadakan eksistensi dan kuasa baik negara atau pun unsur pengelompokkan lain, seperti misalnya budaya. Dengan demikian, penulis melihat bahwa seiring dengan perkembangan waktu tidak menutup kemungkinan bahwa akan terdapat perkembangan dan dinamika lain yang dapat menggeser pemahaman mengenai relasi kuasa di dalam sistem—mengingat kedinamisan yang terjadi di dalamnya.


[1] Kenichi Ohmae, “Introduction”, dalam The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, (New York: Free Press, 1995); 1—6.  

[2] Ohmae,“The Rise of Regional Economies,” (1995): 1–6  

[3] Kenichi Ohmae, “The Cartographic Illusion”, dalam The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, (New York: Free Press, 1995): 7–20

[4] Ohmae,“The Rise of Regional Economies,” (1995): 10–11

[5] Ohmae,“The Rise of Regional Economies,” (1995): 7–20  

[6] Francis Fukuyama, “Governance: What Do We Know, and How Do We Know It?,” Annual Review of Political Science 19, no. 1 (November 2016): 89–105, https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042214-044240, diakses pada 4 Oktober 2021.

[7] Fukuyama, “Governance: What Do We Know,” (2016): 89–105. 

[8] Ole Jacob Sending dan Iver B. Neumann, “Governance to Governmentality: Analyzing NGOs, States, and Power,” International Studies Quarterly 50, no. 3 (2006): pp. 651–672, https://doi.org/10.1111/j.14682478.2006.00418.x, diakses 4 Oktober 2021. 

[9] Fukuyama, “Governance: What Do We Know,” (2016): 89–105. 

[10] Robert Gilpin dan Jean M. Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order (Oxford: Princeton University Press, 2006): 294–300. 

[11] Joseph Wong, “The adaptive developmental state in East Asia.” Journal of East Asian Studies 4, no. 3 (2004): 345– 362, diakses pada 4 Oktober 2021.

[12] Pippa Norris dan Ronald Inglehart, “Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash.” Harvard JFK School of Government Faculty Working Papers Series (2016): 1–52.

DAFTAR PUSTAKA

Fukuyama, Francis. “Governance: what Do We Know, and How Do We Know It?” Annual Review of Political Science 19, no. 1 (2016): 89–105. Diakses 4 Oktober 2021.

Gilpin, Robert dan Jean M Gilpin. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order (Oxford: Princeton University Press, 2006): 294300.

Norris, Pippa, dan Ronald Inglehart. “Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic havenots and cultural backlash.” Harvard JFK School of Government Faculty Working Papers Series (2016): 152.

Ohmae, Kenichi. “Introduction” dan “The Cartographic Illusions” dalam The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies. (New York: Free Press, 1995).

Sending, Ole Jacob, dan Iver B. Neumann. “Governance to Governmentality: Analyzing NGOs, States, and Power.” International Studies Quarterly 50, no. 3 (2006): 65172. Diakses 4 Oktober 2021.

Wong, Joseph. “The Adaptive Developmental State in East Asia.” Journal of East Asian Studies 4, no. 3 (2004): 345–62. http://www.jstor.org/stable/23417946. Diakses 4 Oktober 2021.

HIQuarters, Meet the Author!

Gibraltar Andibya Muhammad

Final year student who chooses to pursue his dream through writing and research. A Self-proclaimed free thinker who is very passionate in transnationalism, especially in the discussion of identity politics, populism. However, he too has an enormous interest in american studies and critical development.

Gibraltar Andibya Muhammad
Gibraltar Andibya Muhammad

Final year student who chooses to pursue his dream through writing and research. A Self-proclaimed free thinker who is very passionate in transnationalism, especially in the discussion of identity politics, populism. However, he too has an enormous interest in american studies and critical development.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *