Partisipasi Terbaik: Memilih (untuk) Tidak Memilih

Kontestasi elektoral sejatinya tidak pernah lepas dari partisipasi politik golongan muda. ‘Anak muda’, yang sering dicap apolitis, apatis, kurang patriotis, kurang nasionalis, egois, dan is-is lainnya, diposisikan seperti halnya kertas putih yang bisa dicorat-coret apa saja. Berbagai macam pendekatan-pendekatan persuasif dilakukan demi menarik simpati ‘anak muda’ dalam menentukan pilihan politiknya. Lantas, bagaimana partisipasi terbaik ‘anak muda’ dalam menghadapi kepekatan racun politik partisipan di ruang publik saat ini? Dalam tulisan kali ini, Chris Wibisana menuangkan pilihan terbaiknya dalam partisipasi kontestasi elektoral yang akan datang.

Seorang sahabat saya, mahasiswa Ilmu Hukum salah satu kampus ternama di Yogyakarta, mengirimkan flyer undangan acara yang diadakan kampusnya, pada suatu malam di awal bulan Maret kemarin. Judul acara itu lumayan keren. Dalam satu judul ada frasa “keteladanan politik”, “anak muda”, dan “Pemilu 2024”. Ya, tanpa perlu saya perjelas, Anda pasti sudah tahu, acara apa itu. Formatnya seminar interaktif. Narasumber yang diundang tak main-main: menteri koordinator, pejabat tinggi negara, hingga orang nomor satu se-Yogyakarta sejak 1988. Kapasitas seminar 1.000 orang dan mendapatkan sertifikat. “Lihat, aku diundang ini,” katanya. “Datang, enggak, ya? Yang ngundang dosen.”

Saya perbesar foto flyer itu. Dua kali saya mencopot kacamata lalu memasang kembali, takut salah lihat. Betul. Semua narasumber punya dua atau lebih keriput di wajah, walau konon mereka merasa masih muda. Yang benar-benar muda hanyalah moderator. Tanpa perlu sepatah kata keluar dari mulut mereka tentang anak muda, saya sudah tahu ke mana arah pembicaraan dalam seminar itu.

 Saya membalas pesan sahabat saya dengan jawaban samar-samar, “Mulut orang-orang besar kadang hanya mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain merasa kerdil.” Cepat, dua centang biru terlihat di sudut kanan pesan saya. Ia segera membalas, “Betul juga,” sambil mengirim tiga emotikon tertawa.

Saya melacak kembali percakapan malam itu untuk menulis artikel ini. Mengingat serta merenungkannya membuat saya terpikir tentang banyak hal, tetapi yang mengusik adalah caracara politikus berkepala lima coba-coba menangguk suara orang muda.

Bukan suatu fenomena aneh kalau politikus kita ramai-ramai membuat tim khusus yang mengurus media sosial. Mereka membuat kampanye masif di kanal media sosial, menjadikan ranah maya kita yang sudah sumpek itu bertambah kumuh. Alokasi anggaran mereka lumayan besar untuk menarik perhatian orang muda. Toh, yang disapa tetap bergeming dan tidak seriuh orang-orang tua yang sejak jauh-jauh hari sudah menentukan foto siapa yang akan ditusuknya di bilik suara pada 14 Februari 2024 nanti.

Saya sengaja memakai “orang muda”, karena saya masih 19.5 tahun dan risih dengan “anak muda”, sebab kata “anak” berkonotasi ketidakmatangan dan ketidakmampuan membuat keputusan, sehingga bisa didorong dan dibujuk ke sana ke mari—cara pandang yang setengah mati membuat saya tersinggung karena terang-terangan merendahkan kemampuan orang muda memilih jalannya sendiri.

Entah kualat atau apa, kalau acara di kampus tersebut mendatangkan para pembesar untuk turun ke kampus buat menceramahi orang muda, beberapa pekan lalu departemen tetangga satu fakultas mengundang pejabat teras beberapa partai politik menjadi pembicara seminar, dengan judul menggelitik: menebak arah pencalonan presiden. Begitulah. Pemilihan umum di negara dengan demokrasi cacat (flawed democracy) tidak bisa diharapkan lebih dari sekadar panggung yang merendahkan martabat pemilihan umum sebagai kontes antartokoh, bukan persaingan konsep dan terobosan, bukan pula ajang pembuktian komitmen akan kebebasan sipil, integritas pribadi para pejabat publik, dan keteguhan prinsip dalam kepemimpinan—sesuatu yang kita rindukan sejak lama kehadirannya dalam pentas politik tanah air.

***

Rasa-rasanya, belum pernah orang muda menjadi subyek politik yang diperhatikan sedemikian rupa untuk kontestasi elektoral. Pendekatan antargenerasi politikus tua dan konstituennya yang seusia anak-anak mereka, belum pernah terjadi dalam intensitas seperti terjadi selama setengah tahun terakhir. Gelagat menangguk suara dan kepercayaan Generasi Z menjadi performatif, dan orang muda dianjurkan sejak awal untuk tidak menjadi golongan putih.

Masalah yang segera tampak dari riuh-rendah kampanye dini seperti itu adalah overklaim bahwa orang muda tidak tahu siapa yang harus dipilih, sehingga harus dituntun. Orang muda, yang sering dicap apolitis, apatis, kurang patriotis, kurang nasionalis, egois, dan is-is lainnya, diposisikan bagaikan kertas putih yang bisa dicorat-coret apa saja. Partisipasi orang muda harus dipersiapkan, karena sebagai generasi penerus bangsa, mereka tidak boleh tidak peduli dengan gemuruh partisan yang memenuhi ruang publik kita.

Pada akhirnya, dengan sebuah tembakan antiklimaks, memberi suara di pemilihan umum menjadi alat ukur sejauh mana Anda mencintai tanah air Anda. Ia bukan lagi menjadi hak murni yang kuasa pemakaiannya berada di tangan pemegang hak. Politikus kita, yang tak akan pernah bisa dipercaya, mengajarkan bahwa hak memilih adalah hak yang pemakaiannya diwajibkan.

Bukan hanya memberi suara, dukungan Anda di TPS harus diteruskan sewaktu mereka berkuasa. Kritik dan kecaman tidak punya tempat, sebab orang Indonesia harus sopan santun, melipat tangan di depan kemaluan, dan berbicara dengan pilihan kata sehalus kain sutra. Kalau harus mengkritik, harus dilakukan dengan sopan-santun, dengan pilihan kata yang halus tanpa menyinggung, kalau bisa disertai solusi, kalau bisa juga kritik bersifat membangun, dan kalau bisa tidak usah disampaikan….

 Tidak pantas, sambung politikus kita mengajarkan, Anda mengkritik orang yang Anda dukung menjadi penguasa dulu. Kesetiaan mendukung harus dibuktikan loyalitas tanpa batas, termasuk penalaran Anda sebagai manusia, tidak boleh membatasi kesetiaan itu. Anda berhak jadi bodoh demi membiarkan politikus yang Anda puja menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan para hartawan yang membayar kampanye mereka; para konglomerat yang mereka pilih sebagai menteri; dan demi kepentingan partai politik yang menjadi kendaraan mereka sampai di puncak takhta kekuasaan. Kepentingan Anda di mana? Ah, lupakan. Anda tidak kenal siapa mereka, seperti mereka tidak kenal siapa Anda dan apa kepentingan Anda.

Tidak heran, budaya politik semacam itu membuat Indonesia hanya mencapai nilai 4.38 dari 10 untuk kategori “budaya politik”, dalam Indeks Demokrasi EIU 2022.

***

Dengan racun politik partisan yang sudah sangat pekat meracuni ruang publik kita, apa pilihan yang masih tersedia untuk orang muda?

Bagi saya, partisipasi terbaik orang muda adalah lewat usaha sekuat-kuatnya untuk tidak terkontaminasi racun itu. Seperti ikan, jika laut tempat kita hidup tercemar, berenanglah ke laut yang dalam, yang menjauh dari sinar matahari, di mana sampah tidak ada lagi. Jangan biarkan sampah di permukaan membuat kita jadi ikan yang beracun dan membuat orang keracunan.

Partisipasi terbaik orang muda adalah berenang ke laut yang lebih dalam: memilih untuk tidak memilih. Memilih untuk keluar dari hawa pengap dan beracun, demi menyelamatkan akal sehat dan penalaran yang sudah diparo-paro untuk berbagai masalah: perubahan iklim, lembur di kantor, tugas kuliah, tugas organisasi, bisnis online.

 Politikus kita tak memikirkan itu semua. Kita diharuskan memikirkannya sendiri, seperti politikus kita mengajarkan dengan penuh keteladanan: pikirkan dirimu sendiri!

 Tidak ada orang muda yang apatis, atau apolitis. Di manapun, di seluruh dunia. Yang ada hanya orang-orang dengan semangat dan idealisme tinggi, yang terlalu kecewa untuk memilih orang tua miskin gagasan: penikmat uang rakyat yang, bisa jadi, tidak pernah mengingat rakyat dalam bunga tidurnya (*)

HIQuarters, Meet the Author!

Chris Wibisana

Chris Wibisana lahir di Jakarta, 01 Agustus 2003. Saat ini mahasiswa S-1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kontributor reguler naskah sejarah untuk Tirto.ID sejak Mei 2021 dan kolumnis lepas di beberapa media massa.

Chris Wibisana
Chris Wibisana

Chris Wibisana lahir di Jakarta, 01 Agustus 2003. Saat ini mahasiswa S-1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kontributor reguler naskah sejarah untuk Tirto.ID sejak Mei 2021 dan kolumnis lepas di beberapa media massa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *