Perjuangan Membela Korban: Jalan Terjal Pengesahan Undang-Undang TPKS | KRONIKA

Angka kasus kekerasan seksual yang terjadi pada 4 tahun semakin mengkhawatirkan. Selama 4 tahun ini, angka kekerasan seksual terus meningkat. Angka ini meningkat karena munculnya kampanye sosial yang mendorong korban agar bersuara untuk menuntut keadilan. Kehadiran UU TPKS menjadi angin segar bagi para penyintas. Terdapat beberapa butir penting dalam UU TPKS, yaitu: seluruh tindak perilaku pelecehan seksual disebut sebagai kekerasan seksual, keberpihakan payung hukum kepada korban, adanya sanksi tegas terhadap pelaku, adanya  sanksi terhadap lembaga yang melakukan tindakan kekerasan seksual, serta keterangan dari saksi atau korban dengan disertai satu alat bukti sudah cukup untuk menentukan dakwaan.

Latar Belakang 

Grafik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan adanya kenaikan signifikan angka kasus kekerasan seksual selama 4 tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2019 hingga 2021 terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi dari berbagai kalangan. Bahkan Januari 2022, KemenPPPA telah mencatat adanya 797 kasus yang menimpa anak perempuan. Deputi perlindungan KemenPPPA menyebutkan bahwa sesungguhnya tren ini terjadi akibat banyaknya kampanye sosial yang meminta para korban bersuara untuk menuntut keadilan. Selain menguatnya dukungan untuk pengungkapan ini, demonstrasi besar yang dihelat di depan Kompleks Parlemen Senayan ditengarai sebagai pemicu meluasnya desakan pemerintah untuk mengesahkan undang-undang ini. 

Relevansi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan, butir penting yang diusung UU TPKS memuat sejumlah tuntutan keadilan yang selama ini didambakan oleh korban kekerasan seksual. Undang-Undang yang disahkan tepat pada tanggal 12 April 2022 ini menempatkan korban pada posisi perlindungan terjamin yang dapat dan memperoleh kekuatan hukum yang selama ini tidak memihak korban. Untuk itu, butir utama yang hendak ditekankan undang-undang ini menjelaskan bahwa seluruh tindak perilaku pelecehan seksual disebut sebagai kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual non-fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; kekerasan seksual berbasis elektronik; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; dan perbudakan seksual.[1] Butir penting lain yang menjadi perhatian saat ini adalah distribusi konten bermuatan pornografi dalam berbagai motif, termasuk sebagai balas dendam terhadap korban atau yang lebih dikenal sebagai revenge porn. Kasus semacam ini serupa dengan laporan yang diterima oleh Kepolisian Daerah Lampung pada Rabu, 23 Maret 2022 berupa penyebaran video tindakan asusila yang dilakukan oleh pelaku berinisial AYI terhadap korban FTN akibat sakit hati.[2]

Butir pertama dikembangkan kembali oleh butir kedua yang menekankan keberpihakan payung hukum kepada korban, dimulai dengan langkah pertama berupa perlindungan total dan menyeluruh terhadap korban. Pelaksanaan ini sejalan dengan premis bahwa kekerasan seksual berdampak lebih serius terhadap aspek psikis korban, seperti kasus NW yang bunuh diri akibat diperkosa oleh kekasihnya yang berprofesi sebagai anggota korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peristiwa ini dikecam berbagai pihak, bukan saja karena akhir tragis yang dipilih NW, melainkan juga upaya melindungi pelaku yang dilakukan pihak kepolisian, disertai perundungan terhadap korban yang nyata-nyata bertentangan dengan prinsip perlindungan korban kekerasan seksual.[3]

Kenyataan pahit seperti pengalaman NW mendorong masyarakat semakin peka terhadap tindak pidana kekerasan seksual, antara lain dengan menghapuskan upaya perlindungan pelaku kekerasan seksual dengan dalih menjaga nama baik. Efek jera hanya akan timbul apabila nama pelaku diumumkan terang-terangan. Media massa yang mencoba memberikan konotasi lain dari kata “pemerkosaan” seperti “rudapaksa” atau penulisan judul yang justru menempatkan korban pada posisi terpojok semakin dikritik banyak kalangan. Pembingkaian narasi yang menyalahkan korban “tidak melawan” saat kekerasan seksual terjadi makin luas dibantah, termasuk oleh pakar psikologi, Zerra Dwi Monica, M.Psi, yang menjelaskan mekanisme alami otak yang mengalami kebekuan mendadak saat mengalami ketakutan yang luar biasa. Mekanisme inilah yang membuat korban mendadak tak berkutik dan mencoba untuk berteriak ketika tindakan tersebut terjadi, dan bukan depiksi yang selama ini digambarkan bahwa korban “menikmati” tindak kekerasan itu. 

Selain perlindungan terhadap korban, Pasal 6 Undang-Undang TPKS juga menjelaskan sanksi tegas terhadap pelaku dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun dengan denda sebesar Rp200 juta. Hal ini tentunya mendapatkan respon positif dari kalangan organisasi pemberdayaan yang berusaha mendampingi korban karena selama ini masyarakat kerapkali memberikan solusi keliru. Sang korban justru dipaksa menikahi pelaku dengan alasan menjaga nama baik keluarga dan menghilangkan aib; paksaan yang jelas tidak waras karena hal itu sama saja menghancurkan mental korban yang seharusnya dipisahkan oleh pelaku untuk menghilangkan trauma. Atas dasar tersebut, Pasal 10 Undang-Undang TPKS mencantumkan penekanan sanksi terhadap pelaku maupun pihak yang memaksa perkawinan antara korban dan pelaku. Sanksi yang diberikan pun setara dengan pelaku kekerasan seksual, yakni ancaman penjara paling lama 9 tahun dengan ancaman denda sebesar Rp200 juta. 

Selain mengatasi permasalahan yang dilakukan individu, Undang-Undang TPKS juga mengatur sanksi terhadap lembaga yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Pengaturan ini dibuat untuk menyasar institusi atau perusahaan yang acap memutihkan nama dengan menyebut pelaku sebagai oknum. Masalah terbesarnya, jumlah pelaku dari institusi juga bisa berkelompok. Dengan pengesahan Undang-Undang TPKS, perlakuan korporasi yang menyalahi tindak pidana akan lebih mudah untuk dituntut yang bahkan bisa berujung pada pembubaran. 

Kemudahan lain yang juga diberikan Undang-Undang TPKS adalah penetapan bahwa keterangan dari saksi atau korban dengan disertai satu alat bukti sudah cukup untuk menentukan dakwaan. Selain itu, layanan pemulihan dan pendampingan bagi korban seperti pemulihan fisik maupun mental juga diakomodasi UU TPKS. Pendekatan yang tegas menolak restorative justice dan tidak memberlakukan win-win solution kepada korban dan pelaku pun menjadi butir penting, karena pelaku kekerasan seksual seringkali merasa aman setelah bertindak karena tidak adanya ketegasan dari pihak pengadilan, yang berujung pada normalisasi kekerasan. Beberapa butir yang fokus pada korban ini sangat penting keberadaannya karena masalah utama yang sering dihadapi korban adalah kekhawatiran untuk melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpanya.[4] Dengan adanya fokus advokasi korban, kekhawatiran itu sedianya dapat diredam.

Kesimpulan

Perjalanan panjang Undang-Undang TPKS telah sampai pada puncaknya lewat pengesahan yang dilakukan pada 12 April lalu. Tentu saja, pengesahan ini tidak akan menghilangkan tindak pidana kekerasan seksual begitu saja. Dengan butir-butir penting dalam UU tersebut, pengawalan bukan saja harus dilakukan aparatur negara, namun juga oleh seluruh masyarakat yang memahami, terutama mahasiswa yang rentan mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus. Karena itu, pengesahan ini sesungguhnya menjadi tahap pertama dalam perjuangan menegakan keadilan bagi korban dan pelaku. Langkah besar berikutnya adalah mengawal dan menyadarkan berbagai pihak bahwa kekerasan seksual tidak dapat dinormalisasi, apalagi diterima sebagai takdir yang tak dapat dielakkan. 


Catatan Kaki

[1] BBC News. “RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya ?”. 12 April 2022 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691

[2] Kompas. “Polisi ungkap 4 kasus penyebaran video porno, motifnya pelaku sakit hati karena diputuskan.” 23 Maret 2022 https://regional.kompas.com/read/2022/03/23/113818178/polisi-ungkap-4-kasus-penyebaran-video-porno-motifnya-pelaku-sakit-hati?page=all

[3] BBC News. “Kasus bunuh diri mahasiswi korban dugaan perkosaan di Mojokerto:’bukti nyata polisi belum bisa diharapkan merespon cepat kekerasan seksual.” 6 Desember 2021 https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59541021

[4] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. Korban Kekerasan Banyak Yang Tidak Mau Melapor https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2846/kemen-pppa-korban-kekerasan-banyak-yang-tidak-mau-melapor.

HIQuarters, Meet the Author!

Fayza Lugina Nurfajriany

Fayza Lugina Nurfajriany adalah seorang mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia. Fokusnya terhadap youth empowerment, isu sosial domestik, serta hubungan internasional membuatnya aktif dalam sejumlah kegiatan akademik maupun organisasi baik didalam dan diluar kampus.

Haudi Irsyad Mushaffa

Haudi Irsyad Mushaffa, akrab disapa Haudi. Mahasiswa angkatan 2021 kelahiran Semarang, Jawa Tengah. Sekarang tengah menempuh pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional UI. Semester ini, Haudi aktif di beberapa organisasi dan unit kegiatan dengan posisi yang bersinggungan dengan kajian dan pengabdian masyarakat.

Fayza Lugina Nurfajriany and Haudi Irsyad Mushaffa
Fayza Lugina Nurfajriany and Haudi Irsyad Mushaffa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *